Kontrol Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia[1]


  1. Penetapan Negative List[2]
    1. Tertutup secara penguasaan Penuh, harus dengan Joint Venture.

Maksudnya adalah Asing boleh menanamkan modalnya di Indonesia, namun harus dengan mekanisme Joint Venture[3]. Seperti penanaman Modal Asing pada Rumah Sakit, Perusahaan Migas. Asing tidak bisa dengan menggunakan modal penuh, tetapi harus patungan dengan modal dalam negeri.

  1. Tertutup sama sekali.

Maksudnya adalah asing sama sekali tidak bisa menanamkan modalnya pada sektor yang tertutup ini. Sektor tertutup ini, misalnya Hipermarket, karena Jika dikuasai asing, maka akan mematikan pasar tradisional. Artinya pengaturan ini menganut Prinsip National Treatment [4]

  1. Joint Venture (JV)

JV bermanfaat bagi Host Country, karena ada partisipasi dalam negeri. Berikut manfaatnya :

  1. Merupakan salah satu sarana kontrol PMA.
  2. Lebih mudah terintigrasi ke dalam ekonomi lokal. Lebih memungkinkan bagi host country untuk mengambil alih seluruh proyek
  3. Lebih mudah terjadinya transfer teknologi dan management skills
  4. Berkurangnya risiko dominasi asing
  5. Menfasilitasi akses kepada jaringan pasar internasional partner asing
  6. Lebih responsive kepada kebijakan-kebijakan pemerintah dan  lebih bisa beroperasi untuk kepentingan lokal

Ada 2 macam JV yaitu : Equity JV dan Contractual JV.

  1. Equity JV

Jenis Equity JV ini harus pada bentuk badan hukum Perusahaan. Ada perbedaan implementasi, yaitu di Jerman dan Indonesia.

  • Di Jerman, misalnya biasanya dipakai bentuk GmbH & Co atau GmbH & Co. KG, yaitu persekutuan (partnership). Jadi, bukan badan hukum (bukan separate legal entity);
  • Di Indonesia Equity JV harus berbentuk PT karena adanya Pasal 5 (2) UU 25/2007:

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik  Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.

Kelebihan Equity JV :

  1. Masing-masing partner tidak perlu mendirikan badan hukum di negara tuan rumah;
  2. Independen secara hukum dari partner;
  3. identitas yang jelas bagi pihak ketiga, seperti konsumen, supplier dan lain;
  4. Dianggap seperti/sebagai perusahaan lokal; yang berupa badan hukum bisa mendapat perlakuan-perlakuan istimewa;
  5. Andil peserta mudah dijual ke pihak ketiga;
  6. Bisa lebih lama berlangsung;

Variasi – variasi:

  1. Suatu negara bisa menentukan bahwa modal asing maksimal 49% untuk semua proyek.
  2. Di Indonesia: maksimal modal asing tergantung kepada sektor ekonomi /proyek yang terlibat. Berarti untuk proyek-proyek tertentu bisa lebih dari 50%. Lihat Perpres 77 dan 111 tahun 2007. Lokal boleh lebih dari 50%, misalnya 51%.
  1. Contractual JV
    1. JV hanya karena perjanjian;
    2. Tidak mengambil bentuk hukum perusahaan, jadi tidak ada equity contribution.
    3. Bisa saja suatu negara hanya membolehkan contractual JV (tidak membolehkan Equity JV), seperti di Yugoslavia sebelum Foreign Investment Law mulai berlaku (tahun 1989).
    4. Apakah contractual JV untuk PMA diperbolehkan di Indonesia?
  1. 3. PRINSIP Most Favorable Nation(MFN) dalam UU PM 2007

Prinsip MFN merupakan prinsip perlakuan yang sama terhadap negara asing yang menanamkan modal di dalam negeri.

Namun dalam UU PM 2007 prinsip MFN dikecualikan, hal ini terdapat dalam Pasal 6 yaitu :

Ayat (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) menegaskan pengecualian terhadap Prinsip MFN yaitu : Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan

Indonesia.

Artinya jika Indonesia menandatangani/ meratifikasi sebuah perjanjian/konvensi dengan negara lain khususnya dibidang perdagangan maka MFN tidak berlaku bagi negara yang menjadi partner tersebut. Pada Negara CAFTA, seharusnya Indonesia boleh diskriminatif terhadap negara-negara anggota CAFTA, misalkan saja membebankan pajak tinggi pada Produk Impor Cina, itu pun jika pajak tidak diatur dalam CAFTA.

  1. Prinsip National Treatment (NT) dlm UUPM 2007

Prinsip National Treatment adalah prinsip sebuah negara yang mengedepankan/melindungi kepentingan nasionalnya dari asing.

Bagaimana dengan UUPM 2007, apakah betul betul menganut Prinsip NT ini? Mari kita analisis sedikit, pertama jika kita melihat dari aspek kepentingan nasional. UUPM 2007 tentu menganut NT. Hal ini bisa dilihat pasal 3 ayat (2) yaitu :

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

  1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
  2. menciptakan lapangan kerja;
  3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
  5. meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan  teknologi nasional;
  6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  7. mengolah  ekonomi  potensial  menjadi  kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal,baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
  8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Namun tujuan PM sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) tersebut, dirasakan tidak konsisten dengan konsideran berikutnya, yakni pasal 4 ayat (2a) :

Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah: a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

Artinya asing tetap akan di perlakukan sama dengan Pemodal dalam negeri. Hal ini sama saja bahwa Prinsip National Treatment di kesampingkan.


[1] Makalah Prof. Muh.Hawin, Ph.D, Hukum Investasi, Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia,disampaikan pada Mata Kuliah Hukum Investasi

[2] Diatur dalam Perpres 77/2007 dan Perpres No.111/2007

[3] Mekanisme Joint Venture terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal (UU 25/2007):“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri

[4] Prinsip mengutamakan kepentingan Nasional RI


27. June 2012 by dewa09
Categories: Uncategorized | 1 comment

One Comment

  1. do check this site often as it is very good and informative and will i look out for an answer!http://www.divulgaemail.com

    [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

Leave a Reply

Required fields are marked *