Quo Vadis Sanksi Hukum vs Semangat Pemberantasan Korupsi

Oleh Dewa Mahendra ( FH UGM 2009)

“Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh!” Demikian satu adagium yang sudah sejak lama membekas di hati bangsa ini. Dalam persepsi lain perlu dipertanyakan kembali maknanya. Apabila bentuk muka saja sulit di cari kesamaan dari raut wajah adalah sangat mungkin merupakan katalisator menghadirkan wajarnya ruangan heterogenitas kultur, pendapat. Jika heterogenitas itu sudah diakui, mengapa terjadi tindakan kekerasan antar bangsa sendiri ? Semangat persatuan yang selama ini di ucapkan dalam butir Pancasila seolah-olah menjadi koreksi bagi bangsa ini.


Kekerasan terjadi dimana-mana tanpa memandang apapun. Tindakan-tindakan radikalisme merajalela di seantero negeri. Hal yang paling memungkinkan ini terjadi adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap negara dalam mewujudkan kesejahteraan. Fokusnya pemerintah pada masalah-masalah kontemporer tanpa memandang masalah premanisme, diskursus moral, misorientasi persatuan bangsa menjadi masalah urgent. Mengakibatkan masyarakat mampu bertindak liar. Tanpa memandang kerasnya sanksi hukum dan tanpa adanya tekanan. Para aparat hukum pun tidak mampu mengimplementasikan kerasnya hukum itu karena sudah adanya marak praktek “dagang hukum”. Jika saja hukum benar benar dipahami maka pendapat Ronny H.S (1980:6) yaitu hukum juga berfungsi integratif sehingga dapat mengurangi konflik-konflik dan memperlancarkan interaksi pergaulan sosial. Akan tidak sia-sia, rasanya sudah mulia fungsi hukum negeri kita, tinggal bagaimana menegakkannya di masyarakat.

Selain kekerasan, beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh Artatalita. Penjara yang mengurung tidak bisa melunturkan niat untuk terus melakukan tindak pidana korupsi. Serta kasus yang hingga sekarang masih terus teringat oleh masyarakat Indonesia, dimana uang rakyat di ambil siapa lagi kalau bukan Gayus Tambunan. Walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dipenjara, namun hal itu bukan sulit untuk mematahkan juri-juri besi yang keras dengan berhelai helai uang hasil korupsinya. Hal ini terjadi karena lemahnya fungsi hukum, dan lemahnya sanksi hukum diterapkan pada tersangka.

Padahal Soerjono Soekanto (1978: 6) mengatakan bahwa fungsi hukum sebagai social engineering yaitu sebagai alat atau instrumen untuk mengatur masyarakat, menyelenggarakan tata tertib dan keadilan di dalam masyarakat, untuk menyelenggarakan kebahagiaan material dan spiritual bagi seluruh anggota masyarakat,untuk mencapai tujuan hukum terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

Namun, perlu di cermati bahwa walaupun begitu banyak kasus korupsi yang melanda negeri ini. Tetapi teriakan untuk melawan koruptor akan terus ada, walaupun teriakan itu terasa sudah tidak asing lagi bagi kita, karena korupsi memang sudah terbiasa di telinga (habit). Edgargo Buscaglia dan Maria Dakolias mengatakan, perang melawan korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di masa reformasi. Karena tidak mungkin pembangunan akan baik jikalau koruptor masih bersebaran dimana-mana.

Menanggapi masalah itu, perlu tindakan yang progresif dalam memerangi korupsi. PPSMB Fakultas Hukum UGM perlu diwarnai progresifitas semangat pemberantasan korupsi. Dalam hal ini setidaknya ada tiga poin upaya yang dapat dilakukan oleh bangsa ini terutama pemuda, Pertama, pada level tindakan preventif di bidang pendidikan sudah selayaknya kurikulum pendidikan korupsi di terapkan. Sebab faktor pendidikan antikorupsi adalah salah satu instrumen penting dan sederhana dalam upaya melahirkan generasi antikorupsi. Pelaksanaan pendidikan yang bersifat aksi dan berkelanjutan (action and continue) artinya tidak hanya teoritis, dalam mewarnai pendidikan antikorupsi. Kedua, membentuk wadah atau organisasi sebagai tempat pemuda dalam upaya mengaktualisasikan semangat memberantas korupsi di lingkungannya. Wadah sebagai gerakan bersama untuk memerangi kejahatan white collar crime tersebut Ketiga, efektifikasi reformasi birokrasi dan penguatan KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi melalui tidak menghilangkan kewenangan superbody (penuntutan) yang dimilikinya. Akhirnya semboyan pejuang memperebut kemerdekaan yaitu Merdeka atau Mati ! dapat juga kita gunakan sebagai credo PPSMB FH UGM di Indonesia.


29. December 2011 by dewa09
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *