Moratorium yang Berimbang

Tulisan ini disampaikan pada saat adanya Moratorium TKI dari Pemerintah pada Juni lalu..

Penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi adalah pilihan tepat bagi Indonesia. Di saat telah terjadi vonis hukuman mati terhadap Ruyati binti Satubi, 18 Juni 2011 atas pembunuhan majikannya Khairiyah Binti Hamid,di Arab Saudi (10/1/2010) lalu. Setidaknya Indonesia sudah menunjukkan sikap tegas terhadap Pemerintah Arab Saudi. Namun, sikap tegas itu akan mental dan pupus jika tidak diimbangi dengan upaya pemerintah untuk membenahi sistem TKI sekarang.

Memang Soft moratorium TKI ke Arab Saudi sudah lama dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan banyaknya kasus TKI bermasalah disana. Walaupun hanya dilakukan dengan cara Regulasi dan Sosialisasi TKI.  Jika dilihat data yang dikelolah oleh, Kementrian luar Negeri pada tahun 1999-2011, WNI terancam hukum mati yaitu Dieksekusi 3 (1%), Bebas hukum mati 55 (18,2%), sidang 216 (71,3%), dibebaskan 29 (9,6%). Data tersebut menunjukkan bahwa pengiriman TKI di Arab Saudi selalu memunculkan masalah.

Jika dilihat dari kaca mata hukum, maka memang pendekatan hukum Indonesia dan Arab Saudi berbeda, Indonesia menggunakan sistem Eropa Kontinental berdasarkan kodifikasi dan hukum kebiasaan yang ada sedangkan di Arab Saudi berlaku Hukum Islam (Syari’at) yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist serta dalam pelaksanaan hukuman mati ini hak Pemerintah Indonesia adalah memperoleh pemberitahuan (notification) dari Pemerintah Arab Saudi atas eksekusi Hukuman Mati tersebut.

Hukuman mati (Qishos) yang berlaku di Arab Saudi memang menghendaki adanya nyawa dibayar nyawa. Namun, jika keluarga korban memaafkan ada kemungkinan bebas dari qishos tetapi dikenakan denda. Dalam hal ini pelaku harus punya bukti dan alasan yang kuat sehingga perbuatan membunuh dalam sistem hukum Indonesia karena adanya keadaan diluar kemampuannya (overmatch ). Seperti kasus Darsem yang membunuh karena pembelaan diri disebabkan karena dirinya ingin diperkosa. Keluarga korban memaafkan perbuatannya.

Namun, setidaknya ada beberapa hal pokok harus di perhatikan dengan adanya moratorium TKI ini. Pertama, Pemberhentian pengiriman TKi ini akan mengakibatkan dilema hubungan internasional dengan Arab Saudi, untuk itu Pemerintah harus segera memperbaiki hubungan ini dengan mengadakan suatu perjanjian tegas terkait hubungan hukum antara Negara sesuai asas pacta sunt servanda. Kedua, bahwa Pemberhentian pengiriman TKI seharusnya diimbangi dengan melakukan upaya untuk memberikan pekerjaan atau bantuan terhadap mereka. Ketiga, bahwa perlu dilakukan pembenahan sistem Perlindungan tenaga Kerja Indonesia melalui revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Dengan moratorium TKI ini diharapkan adanya perubahan signifikan bagi perlindungan TKI, sehingga Pemerintah tidak bermain-main dengan melakukan inflasi moratorium nantinya.

Oleh :Dewa Mahendra (Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Direktur Islamic Law Forum FH UGM )


29. December 2011 by dewa09
Categories: Uncategorized | 1 comment

One Comment

  1. bisa commentbhvhvbhvvhvghv

Leave a Reply

Required fields are marked *