ASEAN CHARTER : Perkuat Perlindungan HAM

Terbit di SINDO 14 Mei 2011

Periode 2011 ASEAN dipimpin kembali oleh Indonesia walaupun pada 1976 dan 2003 Indonesia juga pernah memimpin Asean. Sebelumnya tanggal 15 Desember 2008 akhirnya ASEAN Charter diratifikasi oleh 10 negara ASEAN dan Indonesia adalah negara terakhir yang meratifikasi ASEAN Charter yaitu dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 6 November 2008.

Dengan diratifikasinya ASEAN Charter oleh semua anggota ASEAN tersebut maka ASEAN Charter berlaku dan mengikat bagi semua negara ASEAN dan selanjutnya Asosiasi negara-negara Asia Tenggara ini telah menjadi satu entitas dan organisasi antar pemerintah yang memiliki personalitas hukum (legal personality) tersendiri.

Dalam Action Plan ASEAN terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus yaitu politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, yang merupakan program aksi untuk memperkuat kerjasamanya. Ketiga pilar ini tidak terlepas dari upaya integrasi ASEAN (ASEAN Integrate) . Jelas sekali dalam bidang ekonomi pada pertemuan menteri Keuangan negara ASEAN, KTT ASEAN di Bali menyoalkan salah satunya penyatuan mata uang ASEAN.

Namun selain itu yang tidak kalah pentingnya bahwa pada pasal 14 Piagam ASEAN tentang Badan HAM mengisyaratkan adanya pembentukan  lembaga HAM ASEAN yaitu ayat 1 berbunyi Selaras dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental, ASEAN wajib membentuk badan hak asasi manusia ASEAN. Ayat 2 berbunyi Badan hak asasi manusia ASEAN ini bertugas sesuai dengan kerangka acuan yang akan ditentukan oleh Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Pada prinsipnya Pasal 2 ayat (2i) Asean  Charter menunjukkan bahwa ASEAN adalah menghormati dan memajukan upaya perlindungan HAM di kawasan Asean.

Alasan-alasan perlu dikemukakan mengapa Asean perlu lembaga HAM, secara filosofis ASEAN harus menjadi organisasi yang bisa menyentuh masyarakat ASEAN (people oriented ). Selama ini tidak ada kerjasama HAM di antara negara-negara ASEAN, sehingga perlu adanya lembaga yang mengakomodir permasalahan HAM di ASEAN, selain itu walaupun semua negara ASEAN tidak punya badan HAM nasionalnya, Setidaknya Negara-negara yang punya badan HAM bisa mempelopori hal itu, seperti layaknya pembentukan ASEAN yang dipelopori oleh 5 Negara. Nantinya yang belum bisa menyusul.

Ada terdapat dua sisi yang menarik untuk dicermati pertama, ditinjau dari perspektif ASEAN, pembentukan Komisi HAM ASEAN merupakan sebuah langkah maju dalam penguatan nilai-nilai HAM di ASEAN dan memberikan peluang yang lebih besar akan perbaikan implementasi dan penegakan HAM di ASEAN. Kedua dilihat dari kepentingan Indonesia, Komisi HAM ASEAN dapat menjadi salah satu instrumen penguatan peran diplomasi Indonesia berbasis kekuatan norma (normative power) di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu,  Diplomasi Indonesia diarahkan  bagi pembentukan Komisi HAM ASEAN atau AICHR di Asia Tenggara. Hal ini juga supaya komitmen pemerintah Indonesia untuk secara aktif mendorong terwujudnya badan Hak Azasi Manusia (HAM) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) terwujud.


19. May 2011 by dewa09
Categories: Uncategorized | 2 comments

Comments (2)

  1. semoga berhasil……semoga indonesia makin berjaya dan suatu saat bisa memimpin ASEAN dengan baik….amin….

    [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

  2. thanks for this information.http://www.kitsucesso.com

    [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

Leave a Reply

Required fields are marked *